POROS1, Bekasi – Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dedy Supriyadi, memimpin rapat Evaluasi penanganan tanggap darurat bencana kekeringan, didampingi Plh Sekda beserta Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta secara virtual Ketua PMI Kabupaten Bekasi, camat, dan perwakilan Perumda Tirta Bhagasasi, di Ruang Rapat Gedung BPBD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (10/9).
Pj Bupati Bekasi menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini untuk mencari solusi mengatasi kekeringan dan kendala-kendala yang dihadapi selama masa penanganan bencana kekeringan, mengingat status tanggap darurat bencana akan berakhir pada 12 September 2024 nanti.
“Sebelum berakhirnya masa tanggap darurat pada 12 September 2024 nanti, kita rapat untuk lebih mengantisipasi kondisi di lapangan,” kata Dedy.
Pada kesempatan itu, Dedy Supriadi menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras, bahu membahu untuk mengatasi bencana kekeringan di beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi.
Oleh karena itu, untuk kegiatan normalisasi tetap berjalan, ini adalah sebagai upaya mendukung percepatan pasokan air untuk masyarakat dan pertanian di musim kemarau
“Terima kasih kepada semua perangkat daerah, camat, dan stakeholder sudah tetap semangat dalam menangani bencana kekeringan ini. Tentunya pekerjaan rutin normalisasi dan penertiban bangunan liar harus tetap berjalan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis menjelaskan, berbagai tindakan yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Bekasi bersama stakeholder terkait sejak diberlakukannya Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan pada 30 Agustus 2024 lalu, antara lain dengan mendistribusikan air bersih dan air minum, normalisasi aliran sungai dan kali, pompanisasi di wilayah pertanian yang terdampak, penertiban bangunan liar di daerah aliran sungai, juga pembersihan dan pengangkutan sampah.
Dari total 1.082.900 liter air yang telah didistribusikan, tercatat luas lahan yang terdampak kekeringan telah menurun signifikan yang tadinya mencapai lebih dari 4.000 hektar, menjadi hanya 2.499 hektar yang tersebar di 12 kecamatan.
“Pertanggal 9 September 2024 kemarin, luas lahan pertanian yang terdampak telah menurun dari tadinya 4.000 hektar lebih, sekarang hanya tinggal 2.499 hektar. Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu pendistribusian air bersih dan air minum, normalisasi aliran sungai, pompanisasi, penertiban bangunan liar, serta pembersihan dan pengangkutan sampah,” terangnya.(Red/Rls)
Editor : A Fadilah
