Poros1, LEBAK – Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lebak melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) pelayanan RSUD Adjidarmo Rangkasbitung, Sabtu (26/4/2025). Sidak ini dilakukan, karena banyaknya aduan dan keluhan dari masyarakat terkait obat-obatan yang dikaper BPJS kesehatan selalu kosong, ruang IGD yang overlode, hingga pengelolaan parkir yang dinilai memberatkan warga keluarga pasien yang berkunjung.
Acep Dimyati dan Yanto Wakil Ketua DPRD Lebak yang mempin langsung sidak sempat marah kepada sejumlah petugas RSUD Adjidarmo, karena tidak ada satupun pejabat RSUD yang bisa menjelaskan dengan baik terkait kelangkaan obat obatan terutama yang dikaper BPJS. Bahkan, Dewan menemukan pengelolaan parkir tidak profesional yang kelola oleh pihak ke tiga.
“Pertama terkait ruang IGD, kami saat ini bisa memaklumi jika ruang IGD penuh karena kapasitas ruangan yang kecil, namun kedepan harus diperbaiki, karena ada beberapa ruangan yang layak namun belum digunakan secara optimal, dan kami minta ruangan tersebut jadi solusi untuk penambahan pasien di IGD,” kata Acep, kepada wartawan.
Lanjut Acep, masalah obat-obatan memang ini sudah cukup lama dikeluhkan banyak keluarga pasien. Karena, banyak warga yang berobat rutin ke RSUD Adjidarmo obat yang disiapkan oleh RSUD tidak lengkap. Sehingga, keluarga pasien harus membeli di apotik yang ditunjuk RSUD.
“Iya saya mempertanyakan apotik yang ditunjuk oleh RSUD bukan apotik yang telah kerjasama dengan BPJS, seperti aduan warga dia mendapatkan resep obat yang harus dia tebus di apotik Bintang Baru yang nota bene tidak kerjasama, sehingga pasien harus membelinya,” ujarnya.
Menurut Acep, Terkait anggaran obat-obatan du RSUD ini, DPRD telah menyetujui anggaran yang cukup besar. Sehingga, wajar jika DPRD mempertanyakan obat-obatan di RSUD ini selalu langka dan tidak lengkap.
“Pengadaan anggaran untuk obat-obatan ini cukup besar lo, tapi kenapa pasien selalu harus membeli lagi obat di luar,” papar Acep.
Yanto, Wakil Ketua 1 DPRD Lebak menambahkan, terkait pengelolab parkir khusus mobil ini pengelolaannya tidak profesional dan harus dievaluasi. Karena, pihak ketiga yang mengelola parkir khusus mobil tidak menyediakan lahan parkir, ada lahan parkir depan RSUD, kendaraan pasein dilarang parkir, dengan alasan khusus parkir dokter. Sehingga, kendaraan, mereka kebingungan harus parkir dimana.
“Pengelolan parkir yang dikelola pihak ke tiga ini sudah tidak benar ini, harus di evaluasi dan dibingkar, karena sudah merugikan masyarakat, kalau parkiran motor sudah di PAD kan, ini yang mobil harus di bongkar,” tutur Tanto.
Johari, manajemen RSUD Adjidarmo mengaku, hasil infeksi DPRD ini akan dia sampaikan kepada pimpinan.
“Iya karena hati ini (sabtu-red) hari libur, sehingga pimpinan tidak ada ditempat, jadi saya mewakili manajemen akan menyampaikan hasil sidak ini kepada pimpinan,” ucap Johari.(*)
Editor : Redaksi
